Poin penting
- Tiga negara anggota ASEAN telah meratifikasi perjanjian tersebut.
- Perjanjian itu membutuhkan ratifikasi enam negara agar mulai berlaku.
Sekretaris Jenderal ASEAN Kao Kim Hourn meminta negara-negara anggota mempercepat ratifikasi perjanjian pembentukan Pusat Pengendalian Polusi Kabut Asap Lintas Batas ASEAN. RRI melaporkan, dalam pengarahan di Sekretariat ASEAN, Jakarta, pada 18 November 2026, Kao mengatakan baru tiga negara anggota yang meratifikasi perjanjian itu.
Perjanjian tersebut memerlukan ratifikasi enam negara anggota agar mulai berlaku, menurut Metro TV. Kao menyatakan percepatan ratifikasi diperlukan agar pusat pengendalian itu dapat segera beroperasi. Ia menegaskan kabut asap lintas batas merupakan persoalan regional yang harus ditangani bersama, bukan tanggung jawab satu negara saja.
Baca juga Pakar: Populasi Kedua Badak Jawa Perlu Dibentuk Bertahap
Jumlah tiga negara itu merupakan perkembangan dari keterangan Direktur Jenderal Kerja Sama ASEAN Kementerian Luar Negeri RI Ina H. Krisnamurthi pada 4 November 2026 di Jakarta. Saat itu, Ina mengatakan baru Vietnam yang meratifikasi perjanjian pembentukan pusat tersebut.
Terkait penanganan kebakaran hutan dan lahan, Antara melaporkan Presiden RI Prabowo Subianto menyampaikan komitmen Indonesia untuk mencegah dan menanganinya dalam sesi pleno KTT ke-49 ASEAN di Manila, Filipina, pada 15 November. Prabowo juga mengatakan Indonesia telah mengerahkan berbagai upaya untuk mengendalikan kebakaran hutan dan lahan yang berlangsung hampir empat bulan.












Komentar