Poin penting
- Penyidik menolak pengembalian uang Rp50 juta karena dianggap barang bukti tindak pidana.
- Ahli hukum menilai pengembalian uang dalam konteks damai bukan otomatis pemerasan.
Persidangan perkara dugaan pengancaman dan pemerasan terhadap advokat magang Bangun Paulus Tudungta kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Senin (2/11/2026). Sidang ini menghadirkan saksi verbalisan, Bripka Eko Haryanto dari Polres Metro Jakarta Pusat, serta Ahli Hukum Pidana UII, Prof. Dr. Mudzakkir.
Salah satu sorotan utama adalah uang sebesar Rp50 juta yang ditransfer Vinson kepada Bangun. Jaksa Penuntut Umum Andri Saputra menjelaskan bahwa kehadiran saksi verbal lisan merupakan tindak lanjut atas permintaan penasihat hukum terdakwa yang dikabulkan majelis hakim. Terdakwa mempertanyakan alasan penyidik menolak pengembalian uang tersebut, meskipun ia mengaku tidak pernah meminta transfer dan berupaya mengembalikannya.
Baca juga Polda NTT Geledah Rumah Dinas Bupati Kupang Terkait Laporan Dugaan Pemerkosaan
Bripka Eko menjelaskan bahwa penahanan uang berkaitan dengan statusnya sebagai barang yang diduga berasal dari tindak pidana. Ia juga menyinggung sejumlah barang yang belum diserahkan, antara lain borgol, palu, dan telepon genggam milik terdakwa. Terkait borgol, palu, dan telepon genggam yang dipersoalkan, dia mengatakan barang-barang tersebut tercatat dalam daftar pencarian barang, tetapi tidak ditemukan saat pemeriksaan, sebagaimana dilaporkan Antara.
Terdakwa menyatakan keberatan dan ketidakpuasan terhadap kesaksian Bripka Eko karena dinilai belum menjawab persoalan barang bukti. Sementara itu, Prof. Dr. Mudzakkir menegaskan bahwa penyidik harus memahami tiga dimensi peristiwa hukum, yaitu ante factum, factum, dan post factum. Ia menjelaskan bahwa apabila permintaan pengembalian uang dilakukan dalam rangka penyelesaian dugaan tindak pidana pencurian secara damai, tindakan tersebut tidak serta-merta dapat dikualifikasikan sebagai pemerasan atau pengancaman.
"Jadi bukan pemerasan, meminta ganti rugi itu bukan pemerasan dalam konteks penyelesaian secara damai," tegas Prof. Mudzakkir. Ia menambahkan bahwa pengembalian uang yang telah dicuri tidak dengan sendirinya menghapus tindak pidana pencurian, kecuali terdapat penyelesaian perdamaian yang sah sesuai ketentuan hukum. Perkara dugaan pencurian uang melalui ATM BCA oleh Vinson Leocarlius menjadi peristiwa awal yang harus diperiksa untuk menentukan apakah pembayaran uang merupakan bagian dari upaya perdamaian.
Persidangan berikutnya dijadwalkan pada Rabu, 4 November 2026, dengan agenda pemeriksaan terdakwa, seperti dilansir Antara.










Komentar