Poin penting
- Sidang perkara dengan nomor registrasi 255/G/2026/PTUN.
- Dalam sidang ini, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah RI selaku tergugat menyatakan telah mencabut surat penyetaraan pendidikan SMA dari luar negeri Gibran.
- Namun, pihak tergugat intervensi yang diwakili kuasa hukumnya, Rullyandi, menolak permohonan penghentian tersebut.
Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta menggelar sidang lanjutan atas gugatan surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA milik Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka pada Kamis, 12 November 2026. Sidang perkara dengan nomor registrasi 255/G/2026/PTUN.JKT tersebut dijadwalkan berlangsung mulai pukul 10.00 WIB, sebagaimana dikonfirmasi pejabat Humas PTUN Jakarta Febriana Permadi kepada Detik.
Dalam sidang ini, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah RI selaku tergugat menyatakan telah mencabut surat penyetaraan pendidikan SMA dari luar negeri Gibran. Pencabutan itu dilakukan berdasarkan putusan kasasi Mahkamah Agung atas gugatan warga bernama Subhan terhadap suket Gibran, menurut keterangan Detik. Kuasa hukum penggugat, Denny Indrayana, juga menyatakan mencabut gugatan yang dilayangkan oleh PT Mercy Toga Kirana.
Baca juga Polda NTT Geledah Rumah Dinas Bupati Kupang Terkait Laporan Dugaan Pemerkosaan
Namun, pihak tergugat intervensi yang diwakili kuasa hukumnya, Rullyandi, menolak permohonan penghentian tersebut. Majelis hakim kemudian memutuskan gugatan penggugat, PT Mercy Toga Kirana, gugur. Ketua Majelis Hakim Rahmadi menyebut bahwa pengajuan upaya hukum lain terkait perkara ini tidak terbuka, menurut CNN Indonesia.
Kuasa Hukum Gibran Rakabuming Raka, Muhammad Rullyandi, meyakini masih ada opsi upaya hukum banding meskipun pernyataan hakim menyatakan sebaliknya. Rullyandi menyebut masih terdapat jalur hukum yang dapat ditempuh untuk membuktikan keabsahan ijazah pendidikan Gibran. Ia mengatakan belum sempat menyampaikan hasil putusan sidang kepada Gibran karena masih fokus mendengarkan jalannya sidang.
Sebelumnya, Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra menyatakan putusan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung terkait ijazah Gibran sudah bersifat final sehingga tidak menyisakan jalur hukum lain. Gugatan ini awalnya diajukan oleh PT Mercy Toga Kirana, yang pada 29 Oktober 2026 mengajukan permohonan pencabutan gugatan. Namun, PTUN Jakarta menyatakan sidang tetap dilanjutkan meski penggugat telah mengajukan pencabutan.










Komentar