Info Hari Ini
Cuaca Jakarta30°CBerawan
Udara JakartaISPU 95Sedang
IHSG5.146,33▼ 0,92%
LQ45535,73▼ 1,68%
USD/IDR18.263▲ 0,01%
Emas AntamRp2.540.000/g▼ 0,39%
Cuaca Surabaya32°CCerah
BBCA5.550▼ 1,77%
BBRI3.080▼ 0,32%
TLKM2.070▼ 2,36%
ASII5.300▼ 1,40%
EUR/IDR20.071▼ 0,01%
SGD/IDR14.175▲ 0,11%
JPY/IDR115,12▲ 0,85%
BitcoinRp1,11 M▲ 1,66%
EthereumRp31,0 jt▲ 3,43%
Cuaca Medan27°CBerawan
Cuaca Bandung27°CCerah Berawan
Cuaca Makassar29°CCerah
PertaliteRp10.000/lsejak 2 Sep
PertamaxRp15.950/lsejak 2 Sep
SolarRp6.800/lsejak 2 Sep
Salat Subuh04.05 WIBJakarta
Salat Zuhur11.42 WIBJakarta
Salat Asar15.05 WIBJakarta
Salat Magrib17.55 WIBJakarta
Salat Isya19.08 WIBJakarta
Sumber: BMKG, DLH DKI Jakarta, Yahoo Finance, ECB (Frankfurter), Logam Mulia/Galeri24, Indodax, MyPertamina, Kemenag (myQuran)
kabarsini.
kabarsini.Ruang untuk memahami
5 Menit

Silmy Karim Membantah Terlibat Pemerasan Izin Tinggal WNA di Pengadilan Tipikor

Terdakwa Silmy Karim membantah terlibat pemerasan izin tinggal WNA dan mengeklaim telah menyetop pungutan liar di Imigrasi sejak menjabat dirjen pada 2023.

Foto dari laporan Viva: Sidang Lanjutan Silmy Karim, Saksi Ceritakan Sumber Dana Setoran ke Imigrasi
Foto: Viva

Poin penting

  • Silmy Karim didakwa menerima gratifikasi sebesar Rp33,94 miliar.
  • Silmy Karim disebut menerima bagian pemerasan sebesar Rp1,2 miliar.

Mantan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmy Karim membantah terlibat dugaan pemerasan dan gratifikasi pengurusan izin tinggal warga negara asing seusai sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta pada Selasa (17/11/2026).

Silmy menyebut dirinya tidak bersalah dan merasa dikriminalisasi dalam kasus tersebut. Ia mengeklaim telah menghentikan praktik pungutan liar sejak menjabat Direktur Jenderal Imigrasi pada 2023 serta menegaskan tidak pernah memerintahkan pemungutan uang kepada pemohon izin tinggal warga negara asing.

Baca juga Polda NTT Geledah Rumah Dinas Bupati Kupang Terkait Laporan Dugaan Pemerkosaan

Silmy menyatakan memiliki bukti penghentian pungutan tersebut melalui Modul Lalu Lintas Orang Asing dan Surat Edaran Dirjen Imigrasi Nomor IMI-941.GR.01.01 Tahun 2024. Surat edaran tersebut memuat perubahan mekanisme pelayanan izin tinggal menyusul penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2023 serta Permenkumham Nomor 22 Tahun 2023.

Berdasarkan laporan ANTARA Sumatera Barat, pernyataan Silmy disampaikan setelah saksi jaksa penuntut umum KPK, Yohannes Sri Windarto, bersaksi bahwa praktik pengumpulan uang dari pemohon keimigrasian sudah berjalan sejak sebelum 2018. Anggota Tim Izin Tinggal Tetap tersebut mengaku mengumpulkan uang klik atau uang loket dari pemohon pada rentang tahun 2018 hingga 2025.

Media Indonesia melaporkan bahwa Yohannes menyebut perusahaan biro jasa dibebankan pungutan tambahan sebesar Rp1 juta untuk setiap permohonan izin tinggal.

Kuasa hukum Silmy, Dodi S. Abdulkadir, mengatakan keterangan saksi menunjukkan bahwa penerimaan uang tersebut bukan pemaksaan, melainkan kesepakatan antara biro jasa dan petugas keimigrasian.

Dalam perkara ini, jaksa mendakwa Silmy melakukan pemerasan senilai Rp168,92 miliar dan menerima gratifikasi Rp33,94 miliar, dengan perolehan uang pemerasan yang diduga dinikmati Silmy mencapai Rp1,2 miliar. Suara melaporkan Silmy diduga memeras bersama Saffar, Jaya, Tessar, Bagus, Gusti, dan Juniadi.

IDN Times memberitakan aliran dana perkara ini juga diduga dinikmati Plt Dirjen Imigrasi 2024-2025 Saffar Muhammad Godam sebesar Rp500 juta serta Direktur Izin Tinggal dan Status Keimigrasian Jaya Saputra sebesar Rp6.532.584.769.

Bagikan berita ini

Komentar

Berita Lainnya

Ke beranda →