Poin penting
- SPP-TDLN bukan jenis pajak baru atau tambahan tarif PPN.
- Sistem berlaku efektif sejak 25 September 2026.
- Enam lembaga keuangan ditunjuk sebagai issuer sistem.
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) meluruskan isu mengenai pajak digital dengan menegaskan bahwa Sistem Pemungutan Pajak atas Transaksi Digital Luar Negeri (SPP-TDLN) bukan merupakan jenis pajak baru maupun penambahan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Penegasan ini disampaikan sebagai klarifikasi terkait pemberlakuan sistem yang terhitung sejak 25 September 2026.
Kebijakan tersebut difungsikan khusus untuk memungut PPN atas transaksi digital luar negeri yang dimanfaatkan konsumen di dalam negeri. Langkah ini merupakan tindak lanjut nyata dari terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2026, yang memperinci ketentuan SPP-TDLN sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2025.
Baca juga SIG Rencanakan Buyback Saham hingga Rp250 Miliar
Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Bimo Wijayanto menjelaskan langkah ini diambil guna menyesuaikan sistem administrasi perpajakan nasional dengan pesatnya perkembangan transaksi digital lintas negara. Pernyataan ini diluruskan oleh DJP terkait ramai diperbincangkannya istilah pajak digital.
Pada tahap awal, pemerintah telah menunjuk enam lembaga sebagai issuer untuk pelaksanaan sistem tersebut. Kelima bank yang ditunjuk adalah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, dan PT Bank Syariah Indonesia Tbk. Sementara itu, satu lembaga lainnya adalah PT Fintek Karya Nusantara atau LinkAja.










Komentar