Poin penting
- Subhan juga menghitung waktu 60 hari ke depan sebelum mendatangi Istana jika Gibran belum meninggalkan kedudukannya sebagai wakil presiden.
- Isu keabsahan surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran untuk memenuhi syarat pencalonan cawapres di Pilpres 2024 masih terus bergulir.
- Denny menyatakan adanya penghinaan terhadap prinsip negara hukum jika tak ada upaya pemakzulan oleh DPR terhadap Gibran usai putusan ini.
Mahkamah Agung (MA) melalui Putusan No. 742 K/TUN/2026 yang dibacakan pada Jumat, 30 Oktober 2026, membatalkan surat keterangan penyetaraan pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan menyatakan dokumen tersebut tidak sah serta batal demi hukum.
H M Subhan selaku penggugat mendesak Gibran segera mundur dari jabatannya karena putusan kasasi ini membawa konsekuensi hukum bahwa Gibran merupakan wakil presiden yang tidak sah. Subhan juga menghitung waktu 60 hari ke depan sebelum mendatangi Istana jika Gibran belum meninggalkan kedudukannya sebagai wakil presiden. "Saya sudah menghitung hari, ada 60 hari ke depan jika tidak pergi dari istana, maka saya akan datang untuk meminta dia pulang ke Solo," kata Subhan dalam konferensi pers di Jakarta pada Senin, 2 November 2026.
Baca juga DPR Percepat Revisi UU Perlindungan Anak dan UU SPPA
Isu keabsahan surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran untuk memenuhi syarat pencalonan cawapres di Pilpres 2024 masih terus bergulir. Gugatan ini bermula dari dokumen yang diterbitkan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah (Ditjen Dikdasmen) Kemendikbudristek, menurut Suara. Perkara ini awalnya tidak diterima di tingkat pertama dengan register perkara No. 62/G/2026/PTUN.JKT yang diputus pada 21 Mei 2026.
Denny menyatakan adanya penghinaan terhadap prinsip negara hukum jika tak ada upaya pemakzulan oleh DPR terhadap Gibran usai putusan ini. Terpisah, Ketua Umum relawan Gibranisti, Taufik Bilfaqih menilai putusan MA itu tak memengaruhi legitimasi Gibran sebagai wakil presiden.











Komentar