Info Hari Ini
Cuaca Jakarta30°CBerawan
Udara JakartaISPU 95Sedang
IHSG5.146,33▼ 0,92%
LQ45535,73▼ 1,68%
USD/IDR18.263▲ 0,01%
Emas AntamRp2.540.000/g▼ 0,39%
Cuaca Surabaya32°CCerah
BBCA5.550▼ 1,77%
BBRI3.080▼ 0,32%
TLKM2.070▼ 2,36%
ASII5.300▼ 1,40%
EUR/IDR20.071▼ 0,01%
SGD/IDR14.175▲ 0,11%
JPY/IDR115,12▲ 0,85%
BitcoinRp1,11 M▲ 1,66%
EthereumRp31,0 jt▲ 3,43%
Cuaca Medan27°CBerawan
Cuaca Bandung27°CCerah Berawan
Cuaca Makassar29°CCerah
PertaliteRp10.000/lsejak 2 Sep
PertamaxRp15.950/lsejak 2 Sep
SolarRp6.800/lsejak 2 Sep
Salat Subuh04.05 WIBJakarta
Salat Zuhur11.42 WIBJakarta
Salat Asar15.05 WIBJakarta
Salat Magrib17.55 WIBJakarta
Salat Isya19.08 WIBJakarta
Sumber: BMKG, DLH DKI Jakarta, Yahoo Finance, ECB (Frankfurter), Logam Mulia/Galeri24, Indodax, MyPertamina, Kemenag (myQuran)
kabarsini.
kabarsini.Ruang untuk memahami
5 Menit

Target Pembahasan UMP 2027 Akhir November 2026

Pemerintah menargetkan pembahasan awal UMP 2027 selesai akhir November 2026 dengan acuan PP Nomor 49 Tahun 2025.

Foto dari laporan Harian Jogja: UMP 2027 Masih Dibahas, Ini Formula Penghitungan Upah Minimum
Foto: Harian Jogja

Poin penting

  • Target pembahasan awal UMP 2027 adalah akhir November 2026.
  • Penetapan UMP 2027 mengacu pada PP Nomor 49 Tahun 2025.
  • Nilai indeks alfa dalam PP 49 Tahun 2025 berkisar 0,5 hingga 0,9.

Pemerintah menargetkan pembahasan awal upah minimum provinsi (UMP) 2027 rampung pada akhir November 2026. Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menyatakan target tersebut untuk minggu terakhir bulan itu, dengan evaluasi kementerian sebagai tahap awal sebelum berlanjut ke mekanisme pengupahan yang berlaku.

Besaran kenaikan upah minimum tahun depan belum ditetapkan karena pemerintah masih membahas komponen perhitungan, termasuk estimasi kebutuhan hidup layak (KHL). Hal ini disampaikan Viva berdasarkan penjelasan bahwa penetapan UMP 2027 harus melalui mekanisme yang melibatkan Dewan Pengupahan Nasional hingga dewan di daerah.

Baca juga SIG Rencanakan Buyback Saham hingga Rp250 Miliar

Penetapan UMP 2027 nantinya dilakukan oleh gubernur di masing-masing provinsi dengan mempertimbangkan masukan dari Dewan Pengupahan Provinsi. Kementerian Ketenagakerjaan memastikan proses ini mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2025.

Dalam PP Nomor 49 Tahun 2025, penyesuaian upah minimum menggunakan variabel inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Rentang nilai indeks tertentu atau alfa yang mencerminkan kontribusi tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi ditetapkan sebesar 0,5–0,9. Direktur Hubungan Kerja dan Pengupahan Kemnaker Dhatun Kuswandari menegaskan hal ini kepada ANTARA di Jakarta pada Rabu (21/10).

Bagikan berita ini

Komentar

Berita Lainnya

Ke beranda →