Poin penting
- LSP, ASN, dan EH ditetapkan sebagai tersangka penyadapan.
- Tindakan dianggap pelanggaran HAM dan sistem hukum.
- Kasus tidak terkait makar melainkan pidana intersepsi.
Kabareskrim Komjen Pol Asep Safrudin menjelaskan kepada Viva bahwa Listyo Sigit Prabowo (LSP), Ahrie Sonta (ASN), dan Eko Hadi (EH) ditetapkan sebagai tersangka terkait kasus penyadapan tanpa prosedur tersebut. Ketiganya juga telah ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan tindak pidana penyadapan ilegal, penghapusan data elektronik, serta akses ilegal ke sistem elektronik.
Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menilai praktik penyadapan yang disertai penghapusan data elektronik merupakan persoalan serius. Ia menegaskan tindakan tersebut bukan sekadar penyalahgunaan kewenangan, melainkan pelanggaran hak asasi manusia dan hak demokratis warga negara, sekaligus perlawanan terhadap sistem hukum nasional.
Baca juga Polda NTT Geledah Rumah Dinas Bupati Kupang Terkait Laporan Dugaan Pemerkosaan
Hasto mengapresiasi jajaran internal Polri yang berani melaporkan dugaan praktik penyadapan ilegal tersebut. Ia memandang keberanian personel tersebut sebagai bukti bahwa integritas dan hati nurani masih menjadi kekuatan penting di dalam institusi penegak hukum. PDIP menyambut baik ketegasan Polri dalam menindak dugaan tindak pidana penyadapan ilegal yang menyasar Presiden.
Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra memastikan bahwa kasus penyadapan oleh tiga tersangka tidak terkait dengan makar, melainkan dugaan pidana intersepsi.
Inspektur Pengawasan Umum Polri Komjen Pol Asep Edi Suheri menyatakan kepada CNN Indonesia bahwa kasus penyadapan ilegal oleh tiga personel Polri adalah murni perbuatan oknum dan bukan kebijakan kepolisian.
Hasto berharap pengusutan kasus ini tidak berhenti pada pengungkapan peristiwa yang sedang ditangani. Ia meminta Polri memperkuat komitmen dalam menjaga keamanan masyarakat, melindungi warga negara, dan menegakkan hukum secara adil tanpa diskriminasi. Penanganan kasus semestinya tidak hanya berorientasi pada penindakan terhadap pihak yang diduga terlibat, sebagaimana ditegaskan Harian Jogja.
Ia berharap pengungkapan kasus menjadi pintu masuk untuk membongkar kemungkinan praktik serupa yang diduga digunakan sebagai instrumen kriminalisasi terhadap masyarakat sipil, kelompok kritis, jurnalis, hingga tokoh politik. Hasto menekankan pentingnya mengusut secara menyeluruh dugaan penyalahgunaan instrumen penegakan hukum yang berpotensi membungkam suara kritis.
Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menyampaikan prinsip Satyam Eva Jayate, bahwa kebenaran akan menang. Hal ini dikonfirmasi melalui Fajar. PDI Perjuangan berharap momen ini menjadi momentum bagi Polri untuk mengembalikan marwah dalam membangun supremasi hukum demi tegaknya kebenaran dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.










Komentar