Poin penting
- Luhut usulkan perubahan definisi korupsi terkait kerugian negara.
- Boris meminta pertahankan unsur kerugian negara dalam hukum.
Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan mengusulkan perubahan definisi tindak pidana korupsi, khususnya terkait unsur kerugian negara. Pernyataan ini disampaikan dalam laporan Media Indonesia.
Pakar hukum pidana Boris Tampubolon menilai wacana tersebut sangat beralasan. Ia memahami alasan di balik usulan revisi karena sejumlah perkara yang diproses sebagai tindak pidana korupsi sebenarnya merupakan risiko bisnis.
Baca juga Polda NTT Geledah Rumah Dinas Bupati Kupang Terkait Laporan Dugaan Pemerkosaan
Boris menyoroti rumusan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta Pasal 603 dan Pasal 604 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana baru. Menurut Media Indonesia, ia menilai ketentuan tersebut masih membuka ruang penafsiran terlalu luas sehingga perlu direvisi.
Meski mendukung perbaikan aturan, Boris menegaskan tidak sepakat apabila unsur kerugian negara dihapus dari rumusan tindak pidana korupsi. Ia menyatakan bahwa unsur kerugian negara tetap harus dipertahankan sebagai instrumen penegakan hukum.
Boris mengusulkan tiga formula perubahan mendasar untuk memberikan kepastian hukum bagi pengambil keputusan dan investor. Salah satu usulannya adalah agar kewenangan pembuktian kerugian negara hanya diberikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan. Langkah ini sesuai dengan amanat konstitusi yang menurutnya perlu ditegaskan dalam pengaturan terkait.
Harapan Boris adalah usulan perubahan tersebut dapat mendorong iklim investasi yang lebih kondusif.










Komentar