Info Hari Ini
Cuaca Jakarta30°CBerawan
Udara JakartaISPU 95Sedang
IHSG5.146,33▼ 0,92%
LQ45535,73▼ 1,68%
USD/IDR18.263▲ 0,01%
Emas AntamRp2.540.000/g▼ 0,39%
Cuaca Surabaya32°CCerah
BBCA5.550▼ 1,77%
BBRI3.080▼ 0,32%
TLKM2.070▼ 2,36%
ASII5.300▼ 1,40%
EUR/IDR20.071▼ 0,01%
SGD/IDR14.175▲ 0,11%
JPY/IDR115,12▲ 0,85%
BitcoinRp1,11 M▲ 1,66%
EthereumRp31,0 jt▲ 3,43%
Cuaca Medan27°CBerawan
Cuaca Bandung27°CCerah Berawan
Cuaca Makassar29°CCerah
PertaliteRp10.000/lsejak 2 Sep
PertamaxRp15.950/lsejak 2 Sep
SolarRp6.800/lsejak 2 Sep
Salat Subuh04.05 WIBJakarta
Salat Zuhur11.42 WIBJakarta
Salat Asar15.05 WIBJakarta
Salat Magrib17.55 WIBJakarta
Salat Isya19.08 WIBJakarta
Sumber: BMKG, DLH DKI Jakarta, Yahoo Finance, ECB (Frankfurter), Logam Mulia/Galeri24, Indodax, MyPertamina, Kemenag (myQuran)
kabarsini.
kabarsini.Ruang untuk memahami
5 Menit

Usulan Perubahan Definisi Korupsi

Luhut usulkan revisi definisi korupsi; Boris minta pertahankan unsur kerugian negara.

Foto dari laporan TV One: Soal Usulan Definisi Ulang Korupsi, Pakar Hukum Beri Tiga Masukan, Menko Yusril: Harus Hati-hati
Foto: TV One

Poin penting

  • Luhut usulkan perubahan definisi korupsi terkait kerugian negara.
  • Boris meminta pertahankan unsur kerugian negara dalam hukum.

Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan mengusulkan perubahan definisi tindak pidana korupsi, khususnya terkait unsur kerugian negara. Pernyataan ini disampaikan dalam laporan Media Indonesia.

Pakar hukum pidana Boris Tampubolon menilai wacana tersebut sangat beralasan. Ia memahami alasan di balik usulan revisi karena sejumlah perkara yang diproses sebagai tindak pidana korupsi sebenarnya merupakan risiko bisnis.

Baca juga Polda NTT Geledah Rumah Dinas Bupati Kupang Terkait Laporan Dugaan Pemerkosaan

Boris menyoroti rumusan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta Pasal 603 dan Pasal 604 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana baru. Menurut Media Indonesia, ia menilai ketentuan tersebut masih membuka ruang penafsiran terlalu luas sehingga perlu direvisi.

Meski mendukung perbaikan aturan, Boris menegaskan tidak sepakat apabila unsur kerugian negara dihapus dari rumusan tindak pidana korupsi. Ia menyatakan bahwa unsur kerugian negara tetap harus dipertahankan sebagai instrumen penegakan hukum.

Boris mengusulkan tiga formula perubahan mendasar untuk memberikan kepastian hukum bagi pengambil keputusan dan investor. Salah satu usulannya adalah agar kewenangan pembuktian kerugian negara hanya diberikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan. Langkah ini sesuai dengan amanat konstitusi yang menurutnya perlu ditegaskan dalam pengaturan terkait.

Harapan Boris adalah usulan perubahan tersebut dapat mendorong iklim investasi yang lebih kondusif.

Bagikan berita ini

Komentar

Berita Lainnya

Ke beranda →