Poin penting
- Wacana kenaikan PTKP baru dibahas untuk program 2027.
- Opsi penyesuaian PTKP dengan Upah Minimum Provinsi sedang dikaji.
Pemerintah masih membahas rencana menaikkan batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) yang diproyeksikan menjadi bagian dari program tahun 2027. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan bahwa pembahasan mengenai kebijakan tersebut masih berada dalam tahap awal karena target implementasinya baru akan terealisasi pada tahun depan.
Airlangga menyatakan hal itu usai menghadiri rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Senin. Ia menjelaskan bahwa agenda reformasi perpajakan ini masih membutuhkan serangkaian evaluasi panjang sebelum masuk ke tahap finalisasi regulasi, sebagaimana dikutip dari Suara.com. Dalam kesempatan yang sama, Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyebut bahwa wacana PTKP belum akan dibahas dalam waktu dekat.
Baca juga SIG Rencanakan Buyback Saham hingga Rp250 Miliar
Kementerian Keuangan juga tengah mendalami kemungkinan kenaikan batas PTKP. Wakil Menteri Keuangan Juda Agung mengatakan pihaknya masih mengkaji keputusan tersebut secara mendalam dalam konferensi pers APBN KiTa di Jakarta, Jumat (9/10). Juda menilai bahwa kebijakan menaikkan PTKP berpotensi membantu meningkatkan daya beli masyarakat karena sebagian penghasilan tidak dikenai pajak. Pemerintah juga tengah menghitung dampak kebijakan terhadap daya beli sekaligus potensi berkurangnya penerimaan pajak penghasilan.
Salah satu opsi yang tengah dikaji adalah menyesuaikan batas PTKP dengan Upah Minimum Provinsi (UMP). Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Kamdani mendukung wacana pemerintah menaikkan batas PTKP karena dinilai dapat mengurangi beban pajak pekerja. Saat ini, batas PTKP untuk wajib pajak orang pribadi berstatus tidak kawin tanpa tanggungan (TK/0) sebesar Rp 54 juta per tahun atau setara dengan Rp 4,5 juta per bulan, menurut Katadata.










Komentar