Info Hari Ini
Cuaca Jakarta30°CBerawan
Udara JakartaISPU 95Sedang
IHSG5.146,33▼ 0,92%
LQ45535,73▼ 1,68%
USD/IDR18.263▲ 0,01%
Emas AntamRp2.540.000/g▼ 0,39%
Cuaca Surabaya32°CCerah
BBCA5.550▼ 1,77%
BBRI3.080▼ 0,32%
TLKM2.070▼ 2,36%
ASII5.300▼ 1,40%
EUR/IDR20.071▼ 0,01%
SGD/IDR14.175▲ 0,11%
JPY/IDR115,12▲ 0,85%
BitcoinRp1,11 M▲ 1,66%
EthereumRp31,0 jt▲ 3,43%
Cuaca Medan27°CBerawan
Cuaca Bandung27°CCerah Berawan
Cuaca Makassar29°CCerah
PertaliteRp10.000/lsejak 2 Sep
PertamaxRp15.950/lsejak 2 Sep
SolarRp6.800/lsejak 2 Sep
Salat Subuh04.05 WIBJakarta
Salat Zuhur11.42 WIBJakarta
Salat Asar15.05 WIBJakarta
Salat Magrib17.55 WIBJakarta
Salat Isya19.08 WIBJakarta
Sumber: BMKG, DLH DKI Jakarta, Yahoo Finance, ECB (Frankfurter), Logam Mulia/Galeri24, Indodax, MyPertamina, Kemenag (myQuran)
kabarsini.
kabarsini.Ruang untuk memahami
5 Menit

Wacana Revisi UU Tipikor, Diingatkan Jangan Berdiri Sendiri, Harus Dibarengi Reformasi Sistemik

Foto dari laporan SindoNews: Baleg: Revisi UU Tipikor soal Definisi Korupsi Harus Dibahas Terbuka dan Objektif
Foto: SindoNews

Poin penting

  • Ia menilai rencana pembaharuan tersebut harus disambut dengan pikiran terbuka dan objektif.
  • Perluasan definisi tersebut mencakup praktik underinvoicing yang dapat memengaruhi penerimaan negara dan perlu dikaji secara mendalam.
  • Ahmad menilai pembaruan UU Tipikor harus disertai evaluasi terhadap sistem hukum yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi.

Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Ahmad Irawan, merespons wacana revisi Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) yang didorong oleh Menko Kumham Imipas, Yusril Ihza Mahendra. Ia menilai rencana pembaharuan tersebut harus disambut dengan pikiran terbuka dan objektif.

Menurut Suara, Ahmad menambahkan bahwa revisi sangat dibutuhkan apabila semangatnya diarahkan untuk menyesuaikan dengan United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) serta filosofi pemidanaan yang dianut di Indonesia. Ia menekankan bahwa pencegahan dan penindakan korupsi tidak bisa berjalan sendiri karena korupsi merupakan kejahatan sistemik sehingga penanganannya tidak bisa hanya mengandalkan satu undang-undang.

Baca juga DPR Percepat Revisi UU Perlindungan Anak dan UU SPPA

Perluasan definisi tersebut mencakup praktik underinvoicing yang dapat memengaruhi penerimaan negara dan perlu dikaji secara mendalam.

Ahmad menilai pembaruan UU Tipikor harus disertai evaluasi terhadap sistem hukum yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi. Menurut SindoNews, revisi UU Tipikor sebenarnya bukan gagasan baru.

Bagikan berita ini

Komentar

Berita Lainnya

Ke beranda →