Poin penting
- Ia menilai rencana pembaharuan tersebut harus disambut dengan pikiran terbuka dan objektif.
- Perluasan definisi tersebut mencakup praktik underinvoicing yang dapat memengaruhi penerimaan negara dan perlu dikaji secara mendalam.
- Ahmad menilai pembaruan UU Tipikor harus disertai evaluasi terhadap sistem hukum yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi.
Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Ahmad Irawan, merespons wacana revisi Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) yang didorong oleh Menko Kumham Imipas, Yusril Ihza Mahendra. Ia menilai rencana pembaharuan tersebut harus disambut dengan pikiran terbuka dan objektif.
Menurut Suara, Ahmad menambahkan bahwa revisi sangat dibutuhkan apabila semangatnya diarahkan untuk menyesuaikan dengan United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) serta filosofi pemidanaan yang dianut di Indonesia. Ia menekankan bahwa pencegahan dan penindakan korupsi tidak bisa berjalan sendiri karena korupsi merupakan kejahatan sistemik sehingga penanganannya tidak bisa hanya mengandalkan satu undang-undang.
Baca juga DPR Percepat Revisi UU Perlindungan Anak dan UU SPPA
Perluasan definisi tersebut mencakup praktik underinvoicing yang dapat memengaruhi penerimaan negara dan perlu dikaji secara mendalam.
Ahmad menilai pembaruan UU Tipikor harus disertai evaluasi terhadap sistem hukum yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi. Menurut SindoNews, revisi UU Tipikor sebenarnya bukan gagasan baru.











Komentar