Poin penting
- Aset yang melebihi laporan LHKPN dapat dirampas negara.
- Pejabat yang tidak lapor LHKPN bisa kena rampasan.
- Nomenklatur RUU Perampasan Aset tidak boleh diubah.
Jakarta, Minggu (25/10) — Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Johanis Tanak, mengusulkan Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana (RUU Perampasan Aset) memberikan kewenangan kepada negara untuk merampas aset penyelenggara negara yang tidak tercantum dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).
Usulan tersebut disampaikan Tanak kepada para jurnalis di Jakarta. Ia menjelaskan bahwa jika kekayaan sesungguhnya melampaui batas yang dilaporkan di LHKPN, harta itu berhak dirampas. Selain itu, ia mengusulkan agar negara dapat merampas harta kekayaan penyelenggara negara yang wajib melaporkan LHKPN namun tidak melakukannya.
Baca juga Polda NTT Geledah Rumah Dinas Bupati Kupang Terkait Laporan Dugaan Pemerkosaan
“Termasuk pejabat yang wajib melapor LHKPN, tetapi tidak melapor, maka harta kekayaannya dirampas saja oleh negara berdasarkan UU Perampasan aset,” usulnya.
Tujuan dari usulan ini adalah agar setiap penyelenggara negara melaporkan LHKPN kepada KPK dengan benar dan meningkatkan kepatuhan atas kewajiban pelaporan. Tanak menilai harta kekayaan yang jumlahnya melampaui laporan perlu menjadi perhatian karena aset yang tidak dilaporkan dapat dirampas apabila ketentuan itu diatur dalam undang-undang.
Tanak juga mengusulkan adanya mekanisme hukum bagi penyelenggara negara yang merasa keberatan dengan upaya perampasan aset oleh negara. Mekanisme keberatan ini perlu diatur apabila penyelenggara negara tidak menerima tindakan perampasan aset.
Di sisi lain, Tanak mengusulkan agar nomenklatur RUU Perampasan Aset tidak diubah. Ia mencontohkan Pasal 18 pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 sebagai referensi.










Komentar