Poin penting
- WALHI mencurigai adanya kemungkinan keterkaitan wacana tersebut dengan kepentingan perluasan pertambangan emas di sekitar kawasan Ujung Kulon.
- Berdasarkan laporan tahunan Antam yang ditinjau WALHI, izin pertambangan PT CSD telah berakhir pada 3 April 2025.
- Laporan Fajar (Makassar) menyebutkan bahwa rencana memindahkan satwa dari TNUK di Pandeglang ke Alas Purwo di Banyuwangi menuai penolakan keras dari WALHI.
Menurut laporan Republika, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) mempertanyakan kepentingan di balik wacana pemindahan badak Jawa dari Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK), Banten, ke Taman Nasional Alas Purwo, Jawa Timur, yang disampaikan Hashim Djojohadikusumo. WALHI mencurigai adanya kemungkinan keterkaitan wacana tersebut dengan kepentingan perluasan pertambangan emas di sekitar kawasan Ujung Kulon.
Kecurigaan itu muncul setelah WALHI mencermati konsesi pertambangan emas PT Cibaliung Sumberdaya (CSD), anak usaha PT Aneka Tambang Tbk (Antam), yang berbatasan langsung dengan TNUK. Berdasarkan laporan tahunan Antam yang ditinjau WALHI, izin pertambangan PT CSD telah berakhir pada 3 April 2025. WALHI meminta pemerintah membuka informasi spasial untuk memastikan kegiatan pertambangan tidak mengancam kawasan konservasi maupun ekosistem penyangganya.
Baca juga Pakar: Populasi Kedua Badak Jawa Perlu Dibentuk Bertahap
Wacana pemindahan satwa tersebut disampaikan oleh Utusan Presiden Bidang Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo, dalam media briefing COP31 di Antalya, Turki, pada Kamis (12/11/2026). Diberitakan IDN Times, Hashim menilai keberadaan Gunung Anak Krakatau menjadi salah satu ancaman bagi kelangsungan hidup badak Jawa apabila terjadi tsunami akibat gempa atau letusan gunung.
Laporan Fajar (Makassar) menyebutkan bahwa rencana memindahkan satwa dari TNUK di Pandeglang ke Alas Purwo di Banyuwangi menuai penolakan keras dari WALHI. Organisasi tersebut mengingatkan bahwa pemindahan satwa yang populasinya berada dalam kondisi sangat terancam punah bukan perkara sederhana, serta dikhawatirkan membuka ancaman baru bagi kelangsungan hidup badak Jawa (Rhinoceros sondaicus). Pengkampanye Hutan dan Kebun WALHI, Umi Ma'rufah, menegaskan usulan Hashim perlu dipertanyakan dari sisi dasar pengambilan kebijakan maupun kewenangan, mengingat Hashim bertugas sebagai Ketua Satgas Inovasi Pembiayaan dan Pengelolaan Taman Nasional untuk mengoptimalkan pendanaan berkelanjutan, bukan menentukan kebijakan konservasi satwa.
Sebagaimana dilaporkan Katadata, keputusan relokasi harus didasari oleh kajian ilmiah serta proses pengambilan keputusan yang transparan dan akuntabel. WALHI juga menilai ancaman tsunami dan aktivitas geologis tidak bisa menjadi pembenaran untuk melakukan relokasi tanpa kajian risiko dan persiapan penyelamatan satwa yang matang.












Komentar