Poin penting
- Tiga tersangka ditetapkan dalam kasus penyadapan ilegal LIMS.
- YLBHI desak usut tuntas rantai komando penyadapan.
- Kasus ini seret mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo.
Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) mendesak Bareskrim Polri untuk mengusut tuntas aktor intelektual di balik dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto yang menyeret mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan dua perwira tinggi Polri sebagai tersangka, menurut Media Indonesia.
Bareskrim Polri telah menetapkan tiga tersangka dalam kasus tindak pidana penyadapan secara ilegal, penghapusan data elektronik, serta akses tanpa hak terhadap server Lawful Interception Management System (LIMS). Kabareskrim Komjen Asep Safrudin menjelaskan ketiga tersangka tersebut adalah Eks Kapolri Listyo Sigit Prabowo, Kadiv Hukum Polri Irjen Ahrie Sonta, dan Irjen Eko Hadi Santoso, sebagaimana dilaporkan Media Indonesia.
Baca juga Polda NTT Geledah Rumah Dinas Bupati Kupang Terkait Laporan Dugaan Pemerkosaan
Menurut Asep, para tersangka diduga memerintahkan penyadapan pada periode 2025 hingga 2026 dengan memasukkan nomor telepon ke server LIMS tanpa permohonan penyidik, lampiran Laporan Polisi, maupun proses verifikasi resmi. Praktik ini menyasar nomor telepon Presiden Prabowo Subianto, pejabat negara, tokoh politik, media, tokoh ormas, LSM, dan pengusaha.
Untuk menghilangkan jejak digital, para tersangka diduga memerintahkan penghapusan file hasil sadapan serta jejak log pada sistem komputer LIMS pada Oktober 2026.
Ketua YLBHI Muhammad Isnur mengecam dugaan praktik penyadapan tersebut karena tidak hanya menyasar Presiden tetapi juga aktivis lembaga swadaya masyarakat dan sejumlah pihak lainnya, menurut Beritasatu.
Isnur menegaskan penanganan perkara yang melibatkan personel aktif maupun mantan petinggi Polri ini tidak boleh disempitkan sekadar pelanggaran prosedur internal atau ketidakpatuhan terhadap Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2010, menurut Jawa Pos. YLBHI menilai penyadapan sewenang-wenang terhadap jurnalis dan institusi masyarakat sipil merupakan ancaman nyata bagi demokrasi karena dapat membongkar identitas narasumber dan strategi bantuan hukum.
Menanggapi dugaan penghapusan data pada Oktober 2026, YLBHI meminta pengamanan bukti secara ketat dan audit forensik independen. Kasus ini mencuatkan urgensi pembentukan Undang-Undang Penyadapan yang berlandaskan HAM sesuai amanat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-VIII/2010.
Apabila terbukti, penggunaan sarana penyadapan tanpa dasar hukum merupakan pelanggaran hak asasi manusia serta penyalahgunaan kewenangan yang harus dipertanggungjawabkan secara pidana dan kelembagaan, menurut Fajar. Negara wajib menjamin perlindungan dan pemulihan bagi seluruh korban sebagai bentuk penghormatan terhadap hak atas privasi setiap orang, menurut Fajar.
Penyadapan terhadap warga biasa, jurnalis, pembela HAM, dan kelompok rentan harus diusut dengan kesungguhan yang sama seperti penyadapan terhadap presiden sebagai bentuk persamaan di hadapan hukum.
Penyidik telah memeriksa 10 saksi dan tiga ahli serta menyita 11 ponsel, satu iPad, dan empat flashdisk, menurut IDN Times. YLBHI juga mendorong pemerintah dan DPR menindaklanjuti mandat putusan Mahkamah Konstitusi terkait pembentukan undang-undang tentang penyadapan.










Komentar