Poin penting
- Pemerintah tidak akan membentuk tim khusus untuk kasus penyadapan.
- Penyidikan mengarah pada dugaan tindak pidana makar.
- Empat tersangka ditetapkan dalam kasus penyadapan ilegal.
Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menegaskan pemerintah tidak berencana membentuk tim khusus untuk menangani kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto. Pemerintah memberikan kepercayaan penuh kepada Polri, khususnya Badan Reserse Kriminal (Bareskrim), untuk menyelidiki dan menyidik perkara tersebut serta pengembangannya.
Yusril menjelaskan bahwa rincian teknis mengenai temuan bukti dan detail perkara sepenuhnya merupakan kewenangan tim penyidik Bareskrim Polri. Ia menyatakan kepolisian memiliki wewenang untuk menyampaikan perkembangan teknis penyidikan kepada publik, termasuk pertimbangan membuka hasil penyadapan agar motif tersangka diketahui. "Detail-detailnya kita serahkan pada penyidik," kata Yusril dalam konferensi pers di Jakarta Pusat, Senin (9/11/2026).
Baca juga Polda NTT Geledah Rumah Dinas Bupati Kupang Terkait Laporan Dugaan Pemerkosaan
Terkait perkembangan perkara, Yusril menyebut penyidikan tidak hanya berkaitan dengan dugaan tindak pidana penyadapan, tetapi juga mengarah pada dugaan tindak pidana makar sebagaimana diatur dalam Pasal 191, Pasal 192, dan Pasal 193 KUHP. Ia menekankan bahwa penetapan hal tersebut diserahkan kepada penyidik karena proses masih berlangsung. "Karena memang penyidikan itu masih berlangsung sampai sekarang, tentu untuk bisa mengatakan sekarang ini ada makar, itu tidak bisa sembarangan," ujarnya.
Sebelum pernyataan Yusril, Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto telah membentuk tim khusus untuk melakukan pengusutan mendalam terkait kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo. Di sisi lain, Komisi III DPR yang membidangi penegakan hukum telah menjadwalkan rapat kerja bersama Kapolri pada Kamis, 12 November 2026, guna membahas dalang dan motif dugaan penyadapan ilegal tersebut.
Bareskrim Polri telah menetapkan empat tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana penyadapan tanpa prosedural dan penghapusan data elektronik serta akses ilegal. Para tersangka tersebut adalah mantan Kepala Staf Kepresidenan sekaligus mantan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution, Irjen Pol Eko Hadi Santoso, dan Irjen Pol Slamet Uliandi.
Penyidik menerapkan sejumlah pasal dalam penanganan kasus ini, di antaranya Pasal 258 dan Pasal 332 KUHP serta Pasal 32 UU ITE. Yusril mengatakan Presiden Prabowo mengetahui dugaan penyadapan setelah Kapolri melaporkan temuan kepolisian. Pemerintah menilai Polri sudah memiliki kapasitas memadai untuk menangani kasus tersebut tanpa perlu mendirikan badan khusus di luar struktur kepolisian.










Komentar