Poin penting
- Surat pengunduran diri Gibran bersifat sepihak.
- MPR punya batas waktu 60 hari.
- Prabowo berhak pilih dua calon Wapres.
Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menegaskan surat pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden tidak memerlukan persetujuan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Pernyataan ini disampaikan oleh Yusril kepada Fajar.
Gibran secara resmi menyampaikan surat pernyataan berhenti dari jabatannya kepada MPR pada Kamis (12/11/2026). Ketua MPR Ahmad Muzani mengonfirmasi bahwa surat yang sama juga telah disampaikan Gibran kepada Presiden Prabowo Subianto, sebagaimana dilaporkan CNN Indonesia. Dalam pokok surat yang dibacakan Ahmad Muzani, Gibran menyatakan berhenti dari jabatan Wakil Presiden masa bakti 2024-2029 atas permintaan sendiri.
Baca juga DPR Percepat Revisi UU Perlindungan Anak dan UU SPPA
Yusril menjelaskan bahwa surat tersebut bersifat sepihak karena secara tegas menyatakan kehendak Gibran untuk berhenti dari jabatannya atas permintaan sendiri. Sifatnya sepihak sehingga tidak membutuhkan persetujuan MPR, menurut keterangan Fajar. Yusril menilai permintaan tersebut bukan berarti Gibran meminta MPR menyetujui keputusan pengunduran dirinya. Surat tersebut menjadi dasar bagi MPR untuk menindaklanjuti konsekuensi konstitusional berupa terjadinya kekosongan jabatan wakil presiden.
Kekosongan kursi Wakil Presiden ini meninggalkan Presiden Prabowo Subianto dalam situasi pemerintahan tunggal tanpa pendamping, seperti diatribusikan kepada Fajar. Heru Subagia, penggagas Parlemen Bayangan Indonesia Pasti, memberikan peringatan keras terkait kekosongan tersebut. Heru menilai lengsernya Gibran bukanlah akibat ketidakmampuan teknis dalam menjalankan tugas kenegaraan, melainkan konsekuensi logis dari cacat legitimasi sejak awal, berdasarkan laporan Fajar.
Menurut ketentuan konstitusi, proses pengisian jabatan harus dilaksanakan paling lambat 60 hari. Merujuk pada Pasal 8 Ayat (2) UUD 1945, MPR memiliki batas waktu paling lama 60 hari untuk menetapkan wakil presiden definitif sejak jabatan tersebut dinyatakan kosong. Usai menggelar Rapat Pimpinan, MPR menjadwalkan Rapat Gabungan bersama seluruh pimpinan fraksi dan kelompok DPD pada Jumat (13/11) pukul 14.00 WIB, sebagaimana dilaporkan Poskota.
Presiden Prabowo Subianto memberi sinyal akan berkonsultasi dengan partai-partai koalisi sebelum mengajukan dua nama calon pengganti Gibran, menurut Poskota. Menteri Yusril menjelaskan bahwa penentuan dua kandidat calon wakil presiden sepenuhnya menjadi hak prerogatif Presiden. Sesuai mekanisme perundang-undangan, Presiden Prabowo memiliki hak prerogatif untuk mengajukan dua nama calon Wakil Presiden kepada MPR.
Bagi pejabat yang berhenti dengan hormat, termasuk karena mengundurkan diri atas permintaan sendiri, terdapat sejumlah hak keuangan dan fasilitas yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1978 tentang Hak Keuangan/Administratif Presiden dan Wakil Presiden serta Bekas Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, menurut CNN Indonesia. Besaran pensiun pokok yang diterima adalah 100 persen dari gaji pokok terakhir saat menjabat. Berdasarkan Pasal 7 UU Nomor 7 Tahun 1978, negara juga menyediakan biaya rumah tangga yang mencakup kebutuhan air, listrik, dan telepon. Pembayaran pensiun, tunjangan, biaya rumah tangga, dan biaya perawatan kesehatan mulai diberikan pada bulan berikutnya setelah presiden atau wakil presiden berhenti dengan hormat dari jabatannya.











Komentar