Poin penting
- Yusril usulkan under-invoicing dan pencurian ikan masuk kategori korupsi.
- Presiden minta kajian mendalam redefinisi korupsi dalam UU Tipikor.
- Kajian mengacu pada UNCAC dan perluas cakupan delik pidana.
Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengusulkan praktik under-invoicing atau pelaporan nilai ekspor lebih rendah dari nilai sebenarnya serta pencurian ikan masuk dalam kategori tindak pidana korupsi.
Instruksi tersebut diberikan Presiden dalam pertemuan terbatas bersama Menko Yusril di Kantor Presiden, Jakarta, pada Senin (26/10/2026), guna menanggapi usulan penyempurnaan definisi korupsi yang sebelumnya diajukan oleh Dewan Ekonomi Nasional (DEN). Dalam kesempatan itu, Yusril menjelaskan bahwa penyempurnaan UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi akan mengacu pada Konvensi PBB tentang Anti-Korupsi (UNCAC) sekaligus memperluas cakupan delik pidana.
Baca juga Polda NTT Geledah Rumah Dinas Bupati Kupang Terkait Laporan Dugaan Pemerkosaan
Yusril menekankan bahwa penindakan korupsi selama ini terlalu berfokus pada modus konvensional pejabat seperti mark-up harga dan suap. Ia menilai kegiatan ekonomi yang menguras kekayaan alam Indonesia, seperti manipulasi nilai transaksi ekspor di sektor pertambangan dan pencurian ikan di laut, juga sangat masif namun sering terlupakan. "Perhatian kita selama ini banyak pada masalah pejabat yang mark-up harga dan menerima suap. Itu memang harus kita berantas, tetapi jangan dilupakan kegiatan-kegiatan seperti under-invoicing dan pencurian ikan di laut yang sebenarnya juga menguras kekayaan bangsa kita," ujar Yusril.
Lebih lanjut, Yusril menilai pengembangan norma hukum dalam UU Tipikor saat ini harus menggali lebih dalam unsur kerugian perekonomian negara, bukan hanya sebatas kerugian keuangan negara secara fisik. Menurut penjelasan Yusril yang dilansir RRI, UU Tipikor telah mengatur berbagai bentuk tindak pidana mulai dari penyuapan, gratifikasi, hingga pemerasan yang dilakukan pejabat. Kajian tersebut diharapkan dapat memperjelas cakupan tindak pidana korupsi, sebagaimana disebutkan RRI.
Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan sebelumnya mengusulkan pemerintah merevisi definisi korupsi menjadi definisi yang disepakati dalam UNCAC. Yusril mencontohkan praktik under-invoicing di sektor pertambangan mineral, di mana 20 ribu ton dikeruk namun yang dilaporkan ke negara hanya 10-15 ribu ton saja, menurut Katadata.
Meski ada rencana perubahan definisi, Presiden Prabowo belum sepenuhnya menyetujui rencana pendefinisian ulang korupsi di Indonesia. Yusril menegaskan bahwa Presiden meminta kajian mendalam agar pengertian korupsi cocok dengan situasi negara yang dihadapi, tanpa berarti sudah menyetujui apa yang disampaikan DEN. Prabowo tetap berpendirian bahwa unsur kerugian negara merupakan hal yang tidak boleh dilupakan, sebagaimana dikutip Katadata.










Komentar