Poin penting
- PP Muhammadiyah dukung pemberantasan vape berisi narkoba.
- Fatwa haram vape ditetapkan Januari 2020 lewat SK.
Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah menyatakan dukungan penuh terhadap langkah Kepolisian Republik Indonesia dalam memberantas peredaran vape atau rokok elektrik yang terindikasi mengandung narkoba. Pernyataan ini menegaskan bahwa sikap organisasi tersebut selaras dengan konsistensi fatwa haram penggunaan rokok elektrik yang telah diterbitkan sejak 2020.
Ketua PP Muhammadiyah Syamsul Anwar menjelaskan bahwa ketentuan mengenai larangan vape secara resmi ditetapkan melalui Surat Keputusan Nomor 01/PER/I.1/E/2020 pada Januari 2020. Ia menegaskan bahwa Muhammadiyah senantiasa mendukung kebijakan instansi pemerintah maupun aparat penegak hukum yang berupaya menekan dan memberantas peredaran produk tersebut.
Baca juga PAHO: Amerika Serikat Kehilangan Status Eliminasi Campak Setelah 26 Tahun
Sebagai langkah nyata pascaditerbitkannya fatwa, Syamsul Anwar menyebutkan bahwa Muhammadiyah membentuk Muhammadiyah Tobacco Control Network (MTCN). Lembaga ini ditugaskan sebagai ujung tombak dalam berbagai upaya pengendalian tembakau dan rokok elektrik di tengah masyarakat, sebagaimana dilaporkan JPNN.
Sementara itu, Ketua Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah Ustadi Hamsah mengatakan organisasi tetap berpegang pada keputusan yang telah ditetapkan oleh majelis tersebut. Menurut Ustadi, seperti dilansir Koran Jakarta, Majelis Tarjih dan Tajdid memiliki tugas merumuskan serta menetapkan keputusan mengenai hukum keagamaan.












Komentar