kabarsini.
Rabu, 21 Oktober 2026
Ukuran teks
kabarsini.Ruang untuk memahami
5 Menit

Survei Poltracking: Bansos Tepat Sasaran dan MBG Jadi 'Penyelamat' Kepuasan Publik terhadap Pemerintahan Prabowo-Gibran

Kecepatan
Dengarkan berita ini dibacakan. Cocok untuk yang lebih nyaman mendengar daripada membaca.
Foto dari laporan Viva: Survei Poltracking: Bansos Tepat Sasaran dan MBG Jadi 'Penyelamat' Kepuasan Publik terhadap Pemerintahan Prabowo-Gibran
Foto: Viva

Poin penting

  • Angka ini turun 16,7 poin dari 81,5 persen pada Oktober 2025.
  • Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia Hanta Yuda menjelaskan hasil survei terbaru menunjukkan 54 persen responden menyatakan cukup percaya.
  • Tingkat kepuasan terhadap kinerja pemerintah tercatat lebih rendah, yakni 55,3 persen menurut Poltracking, sementara Parameter Politik Indonesia (PPI) melaporkan angka 65,4 persen.

Survei Poltracking Indonesia mencatat tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mencapai 64,8 persen pada Oktober 2026. Angka ini turun 16,7 poin dari 81,5 persen pada Oktober 2025.

Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia Hanta Yuda menjelaskan hasil survei terbaru menunjukkan 54 persen responden menyatakan cukup percaya.

Tingkat kepuasan terhadap kinerja pemerintah tercatat lebih rendah, yakni 55,3 persen menurut Poltracking, sementara Parameter Politik Indonesia (PPI) melaporkan angka 65,4 persen. Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) mencatat kepuasan sebesar 44,5 persen, dan Trias Politika Strategis mencatat 34 persen. Direktur Eksekutif Charta Politika Indonesia Yunarto Wijaya melihat adanya kecenderungan penurunan kepuasan publik dibandingkan hasil survei awal tahun sebagai sinyal tantangan yang dihadapi pemerintah.

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan bantuan sosial menjadi faktor dominan dalam penilaian publik. Alasan paling dominan responden yang puas adalah bantuan tepat sasaran (16,5 persen) dan program MBG (15,0 persen). Namun, bidang ekonomi mencatat kepuasan terendah sebesar 36,8 persen. Responden yang tidak puas paling banyak beralasan ekonomi belum stabil (18,9 persen), harga kebutuhan pokok mahal (15,4 persen), serta bantuan tidak tepat sasaran (14,3 persen).

Pengamat kebijakan publik Trubus Rahadiansyah mengatakan program MBG mulai menggerakkan aktivitas ekonomi melalui keterlibatan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sebagai pemasok bahan pangan. Ia menilai evaluasi MBG perlu melibatkan penerima manfaat secara langsung. Berdasarkan monitoring Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), tercatat sebanyak 40.759 orang mulai dari guru, pelajar, ibu dan anak balita keracunan MBG di 36 Provinsi sejak 2025 hingga awal Agustus 2026.

Ketua DPP PDIP Djarot menyebut ada banyak rapor merah dan catatan

Bagikan berita ini WhatsApp Facebook X Telegram
Bima Prasetya
Tentang Penulis

Bima Prasetya

Menulis tentang politik, hukum, dan kebijakan nasional dengan atribusi eksplisit. Artikel disusun dengan bantuan AI dan diperiksa terhadap sumber yang dikutip.

Tulisan lainnya · 5 artikel

Sumber

Kembali ke artikel

Komentar

Komentar tampil setelah dimoderasi redaksi. Tanpa perlu akun.